Tak Mau Disebut ‘Budak Juragan’, Jadilah Pahlawan

opini writing

Dewasa ini banyak masyarakat selalu mengaitkan antara pers dengan politik serta hal-hal yang bersifat kolusi dan nepotisme, meskipun fakta yang ada membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat yang berfikir seperti itu tidaklah mengerti dengan baik apa dan siapa sebenarnya pers. Mereka hanya melihat dari satu sudut pandang atau satu subyek tertentu yang akhirnya dipergunakan sebagai pendukung pecahnya opini bahwa semua pers tidak memiliki pendirian untuk memberikan informasi yang obyektif dan terpercaya.

Jika pada tahun 2014 lalu saat perhelatan PEMILU Presiden RI ke-7 digelar, masyarakat dibuat ‘heboh’ dengan adanya beberapa media yang dianggap memihak kubu-kubu tertentu hingga memunculkan informasi yang tidak berimbang seperti pihak ANTV, tvOne dan Media Nusantara Citra Group (MNC Group meliputi RCTI, Globaltv dan MNC TV) yang selalu memberikan informasi terkait PEMILU namun dirasakan lebih memberikan kecondongan terhadap pihak Prabowo-Hatta, disisi lain seperti MetroTV salah satunya, jika diamati dengan baik akan terlihat bahwa media tersebut lebih mengutamakan berita mengenai pasangan Jokowi-JK. Sederet nama-nama media tersebut saat itu dianggap sebagai pers yang tidak ideal karena hanya mengikuti isyarat yang diberikan oleh ‘juragan’ mereka misalnya media yang memihak pasangan Prabowo-Hatta adalah media yang dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesoedibjo yang notabene koalisi dari pasangan tersebut, begitu juga dengan Metro TV yang memihak kubu Jokowi-JK merupakan stasiun televisi milik Surya Paloh pendukung pasangan Jokowi-JK dari Partai Nasional Demokrat. Santer terdengar bahwa peristiwa itu menjadikan kepercayaan masyarakat akan keakuratan informasi yang disajikan pers memudar.

Tetapi haruslah masyarakat diluar sana yang menjadi penikmat informasi pers mengerti bahwa tidak semua pers di negeri ini rentan akan ketidakadilan ataupun memberi informasi hanya demi nominal. Pers dibentuk hanya untuk menjadi pers abal-abal yang menjadi ‘budak juragan’ itu tidaklah benar, tidak semua pers hidup dalam visi misi pribadi lembaga atau founder yang mementingkan kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam meraih suatu tujuan misalnya dalam ranah politik.  Masih banyak pers yang berlaku sesuai dengan peranan seperti memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang semua itu telah diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999.

Hanya karena setitik kesalahan dari oknum-oknum tertentu, kesucian pers maupun jurnalisnya telah tercoreng seakan masyarakat melupakan jasa-jasa kepahlawanan mereka. Tidak semua masyarakat tahu bahwa jasa para jurnalis di masa lalu begitu besar, jika diingat kembali dengan membuka lembaran sejarah, pada zaman kemerdekaan ada nama-nama jurnalis yang patut kita sebut sebagai pahlawan seperti Mochtar Lubis yang berani menyingkap fakta-fakta di lingkungan pemerintahan baik zaman Soekarno maupun Soeharto dengan resiko dijebloskan dalam penjara selama 9 tahun saat rezim Soekarno dan surat kabar (Indonesia Raya) yang menjadi media beliau dalam menyampaikan informasi dibredel dengan intruksi dari Soeharto, H. Adam Malik yang lebih dikenal sebagai Wakil Presiden RI ke-3 adalah pendiri kantor berita Antara bersama rekan-rekan untuk menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional di masa perjuangan beliau juga turut bergerilya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga beliau terkenal dengan lontaran kritik “semua bisa diatur” yang mengisyaratkan di negara ini semua bisa diatur dengan uang, Mohammad Jusuf Ronodipuro pendiri RRI pada masa revolusi ini adalah orang yang pertama kali membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 di radio tempat beliau bekerja yaitu Hoso Kyoku hingga beliau terjerat hukuman disipliner berupa siksaan fisik dari tentara Jepang, dan Goenawan Susatyo Mohamad pendiri majalah berita Tempo yang memperjuangkan kebebasan berbicara dan berpikir melalui berbagai tulisan seperti tulisan-tulisannya yang sering diangkat dalam ‘Catatan Pinggir’ majalah Tempo tentang HAM, politik, demokrasi dan korupsi serta berbagai keikutsertaannya dalam penulisan di kolom-kolom surat kabar hingga jiwa kritisnya menyebabkan penghentian penerbitan majalah Tempo pada masa Soeharto.

Jurnalis yang telah berjuang demi kehidupan pers yang bebas, nyaman dan damai seperti saat ini seharusnya mampu membuka mata orang-orang yang menjadi ‘budak juragan’ dalam perjalanan pers negeri ini. Saat negara telah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya menurut UU dalam berpendapat mengapa harus menjalani kebebasan semu dibawah naungan ‘juragan’ yang mencari keuntungan diri. Bukan semua kesalahan ada pada titik pandang masyarakat saja tetapi oknum yang menyebarkan informasi tidak berimbang tersebut juga harus berbenah diri, negeri ini sudah bobrok jadi alangkah baiknya bila semua masyarakatnya bersatu dan maju bukan saling menyalahkan orang lain dan membenarkan kelompok masing-masing. Perlu adanya bagi pers masa kini untuk meneruskan predikat pahlawan dalam tubuh pers nasional dengan menjalankan semua peranan dan kode etik yang sesuai dengan Undang-Undang.

Namun, yang jelas dunia pers dan isinya berhak mewujudkan diri sebagai pers yang mampu menembus berbagai halangan hanya demi berita aktual, meninggalkan ketidakberimbangan untuk informasi terakurat dan lawan tuntutan ‘juragan’ demi jati diri pers nasional bukan menjadi wahana politik uang dan dijuluki pihak rendahan. Pers Indonesia berhak maju dan menjadi lebih baik hingga benar-benar layak disanjung sebagai pahlawan yang menjunjung tinggi kebenaran bukan keberpihakan.

Elma Ariella Khoriqul Hayumi

Bagikan

Jangan lewatkan

Tak Mau Disebut ‘Budak Juragan’, Jadilah Pahlawan

4/ 5

Oleh Unknown

Unknown 22.27 1 Komentar